PublikasiPendidikan.com | Bekasi – Tidak adanya Transparansi Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi saat ini dipimpin oleh Plt Deary ( masih Plt) atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( Bos) APBN 2024 (Tahap 1)pada kegiatan:
1. Penerimaan peserta Didik Baru tahun 2024 sebesar Rp.18.760.000
2. Pengembangan Perpustakaan tahun 2024 sebesar Rp:8.100.000
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain tahun 2024 sebesar Rp.21.140.000
4. Pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain tahun 2024 sebesar Rp.83.889.000
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2024 sebesar Rp:149.270.000
Ketidak adanya penjelasan yang disampaikan oleh kepala SMPN 4 Cikarang Barat Plt Deary hal ini patut diduga telah terjadinya penye-lewengan penggunaan anggaran BOS tahun 2024 yang merupakan pengelontoran uang hasil pajak Rakyat yang dititipkan kepada sekolah untuk keperluan siswa dan sekolah, sesuai petunjuk teknis BOS , kepala Sekolah dengan ketidak transparan ( tidak mempunyai papan informasi).
Dalam penggunaan anggaran BOS patut diduga kuat telah melakukan penggunaan anggaran melampaui kewewenangannya terindikasi melakukan Korupsi serta melawan Hukum dan diminta aparat penegak Hukum dapat dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Sekolah. Karena berdasarkan penyerapan anggaran untuk Pemeliharaan Sarana dan prasarana sebesar Rp.149.270.000 harusnya bangunan-bangunan sekolah tidak lagi seperti bangunan yang tidak berpenghuni atau seperti sawah
Mengacu kepada Undang-undang (UU) No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Keterbukaan Informasi penggunaan Dana di sekolah menjadi kewajiban dari Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pembinaan lebih lanjut terkait keterbukaan informasi publik dan layanan informasi publik di sekolah agar tidak terjadi mis informasi publik karena alasan prosedural seperti adanya permohonan informasi publik yang tidak ditanggapi salah satunya sehingga akhirnya pemohon informasi publik gagal pahamXxxxxxx
