Bandung, – Sejumlah SMA dan SMK swasta di Jawa Barat menolak memberikan ijazah kepada siswa mereka, merespons surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar). Informasi ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram @ono_surono pada 27 Januari 2025.
Penolakan ini dilakukan oleh berbagai SMA dan SMK swasta di wilayah Jawa Barat. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun @ono_surono, yang diketahui milik Ono Surono, seorang anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Sekolah-sekolah tersebut menolak memberikan ijazah kepada siswa mereka, sebagai bentuk protes terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh Disdik Jabar. Meskipun detail isi surat edaran tersebut tidak dijelaskan dalam unggahan, tindakan ini menunjukkan adanya ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Disdik Jabar.
Informasi mengenai penolakan ini dipublikasikan pada 27 Januari 2025 melalui platform Instagram. Meskipun lokasi spesifik sekolah-sekolah yang terlibat tidak disebutkan, aksi ini terjadi di berbagai SMA dan SMK swasta di provinsi Jawa Barat.
Meskipun alasan spesifik penolakan tidak dijelaskan secara rinci dalam unggahan tersebut, tindakan ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan atau ketidaksetujuan dari pihak sekolah terhadap isi atau implikasi dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Disdik Jabar. Kemungkinan, kebijakan yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan kepentingan sekolah-sekolah swasta.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Disdik Jabar terkait penolakan ini. Namun, unggahan tersebut telah menarik perhatian publik, dengan 556 likes, 72 komentar dan 31 dibagikan yang menunjukkan berbagai reaksi dari masyarakat.
Penolakan ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi siswa yang belum menerima ijazah mereka. Ijazah merupakan dokumen penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dapat menghambat masa depan pendidikan dan karir para siswa yang terdampak.
Situasi ini menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dalam menetapkan kebijakan yang berdampak langsung pada siswa. Diharapkan, kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang tepat demi kepentingan pendidikan dan masa depan siswa.
(Instagram)
(Redaksi)
