PublikasiPendidikan.con ` Karimun.Saliratv. Banyaknya fasilitas umum yang tidak pernah diperhatikan oleh bupati karimun seperti bangunan kantor lurah, kantor camat, sekolah yang minim fasilitas, jalan-jalan yang rusak parah, bahkan kawasan perkantoran pemda pun seperti hutan karna minim perawatan.
Tapi pemda melalui dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) karimun anggaran tahun 2025 terus menggelontorkan dana hibah ke instansi polres karimun untuk membangun sarana revitalisasi asrama polisi kapling Kecamatan Tebing, sebesar Rp.5.729.186.000. Dan membangun fasilitas peningkatan sarana dan prasarana kantor Kejaksaan Negeri Karimun sebesar Rp.3.064.027.000.
Jadi uang pajak dari rakyat tidak dipakai untuk membangun fasilitas umum seperti perbaikan kantor lurah, perbaikan kantor camat, perbaikan fasilitas sekolah, perbaikan jalan-jalan rusak, membantu masyarakat soal sulitnya berobat, dan lain-lain.
Ketika media meminta tanggapan ketua umum forkorindo Tohom sinaga S.E.SH. soal sikap pemda karimun yang cuek akan pembangunan fasilitas untuk rakyat, maka jangan salahkan rakyat jika rakyat akan bergerak seperti kota-kota yang lain melakukan protes, karna uang pajak rakyat hanya dinikmati oleh instansi vertikal saja.
Padahal anggaran polres karimun dan kajari karimun sudah ada dari pusat, ini patut diduga ada sesuatu dibalik sikap pemda. Kami akan pelajari anggaran ini, dan berkonsultasi ke kajagung dan mabes untuk mengetahui anggaran instansi tersebut. Jika ada ditemukan dugaan korupsi, maka forkorindo akan berkoordinasi ke kajagung dan kpk, tegas Tohom.
